Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999)
Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.
Pembangunan ekonomi daerah suatu proses yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikam kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pemngetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahan baru.
Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tesebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus menafsir potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. (Lincolin Arsyad, 1999)
Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah
Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia didaerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara bertanggung jawab.
Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang lebih teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta : petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan.
Ada tiga (3) impilikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah:
Pertama, perencanan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
Kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya yang baik di daerah belum tentu baik secara nasional.
Ketiga, Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu perencanaan darah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan. (Lincolin arsyad, 1999)
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999)
Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.
Pembangunan ekonomi daerah suatu proses yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikam kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pemngetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahan baru.
Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tesebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus menafsir potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. (Lincolin Arsyad, 1999)
Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah
Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia didaerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara bertanggung jawab.
Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang lebih teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta : petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan.
Ada tiga (3) impilikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah:
Pertama, perencanan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
Kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya yang baik di daerah belum tentu baik secara nasional.
Ketiga, Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu perencanaan darah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan. (Lincolin arsyad, 1999)
Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang
keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik,
karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan
tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.
119) mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja Moenir (1992 : dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.
Berdasarkan pengertian di atas, maka sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut :
1) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
2) Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.
3) Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.
4) Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku.
5) Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
119) mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja Moenir (1992 : dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.
Berdasarkan pengertian di atas, maka sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut :
1) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
2) Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.
3) Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.
4) Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku.
5) Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
6) Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang
berkepentingan.
7) Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya.
7) Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya.
Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang dimaksud di atas berikut ini akan diuraikan istilah sarana kerja/fasilitas kerja yang ditinjau dari segi kegunaan menurut Moenir ( 2000 : 120) membagi sarana dan prasarana sebagai berikut :
1) Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan gunanya.
2) Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkit dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan.
3) Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesin ketik, mesin pendingin ruangan, mesin absensi, dan mesin pembangkit tenaga.
Bandara ini mulai dibangun pada tahun 2007 dengan investasi sebesar 100 miliar rupiah dari pemerintah Sulawesi Tenggara.[1] Pada tanggal 21 Mei 2009, akhirnya bandara ini pun diresmikan oleh Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal sekaligus untuk meresmikan penerbangan pertama Susi Air dengan jalur Wakatobi-Kendari.[2] Pemerintah Kabupaten Wakatobi pun mengalokasikan 50 miliar rupiah untuk memperbesar landas pacu hingga 2.400 meter agar bandara dapat didarati pesawat Boeing 737.[3]
Pembangunan di
suatu wilayah/daerah pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di
daerah lain, dan kebijakan ekonomi makro dari negara bersangkutan. Dengan
demikian, terdapat ketergantungan antar daerah, sehingga pertumbuhan produksi
perkapita di suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh lokasi daerah dan aktivitas
di daerah yang bersangkutan, akan tetapi juga kondisi dan aktivitas yang ada di
daerah lain. Kondisi ketergantungan ini telah melahirkan paling tidak 2 (dua)
teori yang berkaitan dengan kerangka konseptual pembangunan daerah, yaitu :
1. Konsep Basis
Ekonomi
Teori ini
beranggapan bahwa permintaan terhadap “input” hanya dapat meningkat melalui
perluasan permintaan terhadap “output” yang diproduksi oleh parkir basis
(ekspor) dan parkir non basis (local). Permintaan terhadap produksi parkir
local hanya dapat meningkat apabila pendapatan local meningkat. Sementara
disisi lain, peningkatan pendapatan iini hanya akan terjadi apabila parkir
basis meningkat. Oleh karena itu, menurut konsep ini ekspor daerah adalah
merupakan faktor penentu dalam pembangunan ekonomi. Disinilah peranan
mempromosikan daerah dan subsidi langsung kepada investor menjadi sangat
penting.
2. Konsep
Perbedaan Tingkat Imbalan (Rate of Return)
Pemahaman dalam
konsep perbedaan tingkat imbalan didasarkan pada pemikiran bahwa suatu daerah
terbelakang bukanlah disebabkan karena tidak beruntung atau kegagalan pasar,
akan tetapi disebabkan oleh produktivitasnya yang rendah. Oleh karena itu,
investasi dalam prasarana adalah penting sebagai sarana pembangunan daerah.
Kedua teori di atas nampaknya
sangat relevan untuk dipergunakan sebagai landasan didalam melihat proses
pembangunan yang terjadi di suatu daerah. Oleh karena itu, dalam suatu proses
pembangunan ada 3 (tiga) program yang dapt dikelompokkan sebagai program
prioritas, tanpa meninggalkan program-program penting lainnya. Ketiga program
prioritas tersebut adalah :
1. Pengembangan
Sumberdaya Manusia yang Berkualitas
2. Pembangunan
Bidang Infrastruktur
Program ini
dimaksudkan untuk memperlancar system transportasi antar daerah sampai ke daerah-daerah
yang masih terisolasi. Prioritas ini secara lebih rinci dijabarkan melalui
program-program sebagai berikut,
a) Prasarana
jalan dan jembatan
b) Perhubungan
darat, danau, sungai dan penyebrangan
c) Perhubungan
laut
d) Perhubungan
udara
e) Pos dan
Telekomunikasi
3. Pembangunan
Perekonomian Dalam Arti Luas
Program ini
dimaksudkan untuk mewujudkan suatu parkir, apakah industri, pertanian atau
parkir lainnya, yang akan dijadikan tulang punggung perekonomian daerah
Popularity: 12%
Pembangunan di
suatu wilayah/daerah pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di
daerah lain, dan kebijakan ekonomi makro dari negara bersangkutan. Dengan
demikian, terdapat ketergantungan antar daerah, sehingga pertumbuhan produksi
perkapita di suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh lokasi daerah dan
aktivitas di daerah yang bersangkutan, akan tetapi juga kondisi dan aktivitas
yang ada di daerah lain. Kondisi ketergantungan ini telah melahirkan paling
tidak 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kerangka konseptual pembangunan
daerah, yaitu :
1. Konsep Basis
Ekonomi
Teori ini
beranggapan bahwa permintaan terhadap “input” hanya dapat meningkat melalui
perluasan permintaan terhadap “output” yang diproduksi oleh parkir basis
(ekspor) dan parkir non basis (local). Permintaan terhadap produksi parkir
local hanya dapat meningkat apabila pendapatan local meningkat. Sementara
disisi lain, peningkatan pendapatan iini hanya akan terjadi apabila parkir
basis meningkat. Oleh karena itu, menurut konsep ini ekspor daerah adalah
merupakan faktor penentu dalam pembangunan ekonomi. Disinilah peranan
mempromosikan daerah dan subsidi langsung kepada investor menjadi sangat
penting.
2. Konsep
Perbedaan Tingkat Imbalan (Rate of Return)
Pemahaman dalam
konsep perbedaan tingkat imbalan didasarkan pada pemikiran bahwa suatu daerah
terbelakang bukanlah disebabkan karena tidak beruntung atau kegagalan pasar,
akan tetapi disebabkan oleh produktivitasnya yang rendah. Oleh karena itu,
investasi dalam prasarana adalah penting sebagai sarana pembangunan daerah.
Kedua teori di atas nampaknya
sangat relevan untuk dipergunakan sebagai landasan didalam melihat proses
pembangunan yang terjadi di suatu daerah. Oleh karena itu, dalam suatu proses
pembangunan ada 3 (tiga) program yang dapt dikelompokkan sebagai program
prioritas, tanpa meninggalkan program-program penting lainnya. Ketiga program
prioritas tersebut adalah :
1. Pengembangan
Sumberdaya Manusia yang Berkualitas
2. Pembangunan
Bidang Infrastruktur
Program ini
dimaksudkan untuk memperlancar system transportasi antar daerah sampai ke
daerah-daerah yang masih terisolasi. Prioritas ini secara lebih rinci
dijabarkan melalui program-program sebagai berikut,
a) Prasarana
jalan dan jembatan
b) Perhubungan
darat, danau, sungai dan penyebrangan
c) Perhubungan
laut
d) Perhubungan
udara
e) Pos dan
Telekomunikasi
3. Pembangunan
Perekonomian Dalam Arti Luas
Program ini
dimaksudkan untuk mewujudkan suatu parkir, apakah industri, pertanian atau
parkir lainnya, yang akan dijadikan tulang punggung perekonomian daerah
Popularity: 12%
Kali ini saya akan share tentang Bab Pembangunan
Ekonomi Daerah sob. Oke langsung aja ke artikel di bawah ini.
I. Pembangunan
Ekonomi Regional
Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto suatu provinsi, kabupaten, atau kota.
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999).
Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).
Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk mencipatakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi - institusi baru, pembangunan indistri - industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.
Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah berserta pertisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.
1 komentar:
Makasih penjelasan pembangunan ekonominya.
Posting Komentar